Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Jayapura, Papua, Jumat (29/2/2020). Foto : husen/Man

Kemiskinan yang menimpa masyarakat Papua mengancam terjadinya kasus gizi buruk. Ditambah lagi akses infrastruktur yang minim membuat masyarakat Pulau Cenderawasih kian sulit mendapat akses kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai perlu rumusan pola baru untuk memberi layanan kesehatan di provinsi paling timur Indonesia itu.

“Persoalan di Papua ini kompleks sekali. Secara teknis berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Basis layanan kesehatan ini, kan, melalui KTP-el dan orang-orang pedalaman sulit mendapatkan KTP-el. Ini tentu menyulitkan akses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah," papar Melki saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Jayapura, Papua, Jumat (29/2/2020).

Politisi Partai Golkar itu menyerukan agar ada pola sendiri dalam mengakses layanan kesehatan maupun KTP-el, sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin orang Papua. Infrastruktur yang tidak memadai selama ini jadi kendala utama semua persoalan di Papua. "Ke depan masalah kesehatan harus mendapat penanganan khusus. Saya kira kapasitas ekonomi masyarakat Papua harus kita tingkatkan," ucapnya.

Butuh sinergi dengan sektor lain untuk memberdayakan masyarakat Papua. Misalnya, memberdayakan sektor pendidikan, pertanian, dan peternakan sesuai kemampuan yang ada. Bila sudah diberdayakan, tentu nanti masyarakatnya mampu membeli makanan-makanan yang bergizi, sehingga tingkat kesehatannya meningkat. "Kemenkes punya kontribusi 30 persen atas masalah gizi buruk. 70 persen sisanya ada di sektor lain, misalnya PUPR yang harus membangun sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lain. Ini tugas Pemda dan pemerintah pusat," sebut legislator asal NTT ini. (mh/sf)